Sunday, January 4, 2009

PBB akankah mengulang kegagalan Liga Bangsa Bangsa

Tahun 1919 berawal dari komferensi perdamaian Paris dibentuklah Liga Bangsa - Bangsa pada 10 Januari 1920, Liga ini diikuti oleh 42 negara didunia, fungsinya adalah untuk melucuti pasukan bersenjata yang menginvasi kedaulatan bangsa lain. LBB sendiri diprakarsai oleh presiden Amerika Woodrow Wilson.
Sayang mesli diprakarsai presiden Amerika justru Amerika tidak pernah bergabung dalam LBB, dan justru terlibat dalam perang dunia ke II melawan Jerman. Kegagalan LBB saat itu adalah tidak adanya satuan tugas keamanan yang berfungsi melucuti senjata2 yang digunakan dalam pertempuran negara2 dunia ke II. Kegagalan LBB mencegah kekuatan blok poros yang menyerang negara2 eropa membuat LBB praktis tidak dapat berperan aktif dalam perdamaian. Hingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1946

United Nation atau kita kenal Persatuan Bangsa Bangsa didirikan pada 24 Oktober 1945 dan berfungsi untuk mengatur hukum internasional, perdamaian, masalah masalah sosial internasional. Hal yang sangat berbeda dari PBB dan LBB adalah PBB memiliki Dewan Keamanan yang berfungsi melindungi ketentraman negara - negara anggotanya.
Sayangnya karena pada perang dunia ke II blok sekutu menang telak atas blok poros sehingga sekutu merasa menjadi pasukan yang paling kompeten untuk menjaga perdamaian. Dengan kekuatan yang besar pada waktu itu 5 anggota sekutu yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina memiliki hak veto sebagai hak istimewa pemenang perang dunia. Hak inilah yang menjadi andalan masing2 negara untuk mengeliminir resolusi perdamaian PBB yang dianggap berseberangan dengan kepentingan nasional dan sekutunya.
AS adalah negara yang paling sering menggunakan hak vetonya untuk mengeliminasi resolusi yang memberatkan sekutunya sendiri, terutama Israel. Hampir separuh veto yang dikeluarkan AS adalah beto yang mengeliminasi sanksi terhadap israel. Padahal selama PBB berdiri Israel telah mencaplok hampir 80% wilayah Palestina dan melakukan agresi ke beberapa negara tetanganya seperti Libanon pada 2006.
Demokratisasi ala AS dan PBB tidaklah sesuai dengan makna demokratisasi itu sendiri karena adanya perlakuan veto itulah PBB praktus tidak berfungsi sebagai mana mestinya untuk melindungi negara2 anggotanya.
Kegagalan PBB melindungi Palestina karena tekanan veto AS sudah selayaknya diakhiri. Pilihan hanya ada 2 yaitu menghapuskan hak veto dan dewan keamanan tetap PBB atau membubarkan PBB karena tidak mampu berfungsi dalam perdamaian seperti LBB 50 tahun yang lampau.
Saat nya negara2 dunia ketiga menentukan sikap untuk keluar dari ketidakadilan AS dan Israel.
Pilihan ada pada semua kepala negara di dunia, akankah presiden Indonesia yang baru akan menyatakan keluar dari PBB yang pro barat seperti era Soekarno?


Post a Comment